Harga Minyak Melonjak, Ekonomi RI Terancam? Ini Kata Ahli!
Haifest.id – Harga minyak dunia menembus US$115 per barel pada update 2026, sebuah sinyal mengkhawatirkan bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Lonjakan harga minyak ini memicu kekhawatiran akan krisis energi dan imported inflation.
Kenaikan harga minyak dunia tersebut dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang mengganggu rantai pasokan energi global melalui jalur-jalur penting seperti Selat Hormuz dan Laut Merah. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara importir energi dalam posisi yang rentan.
Dampak Lonjakan Harga Minyak ke Ekonomi Indonesia
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa kenaikan harga minyak menghantam Indonesia dari sisi pasokan dan harga. Menurutnya, penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat mengganggu pasokan global, sementara harga minyak juga melonjak tajam.
Kombinasi kedua faktor ini memberikan tekanan besar pada negara-negara yang bergantung pada impor energi seperti Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS semakin memperburuk beban pembayaran impor energi.
Selain itu, Fahmy menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak juga berpotensi memicu *imported inflation*. Harga energi yang tinggi dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas, yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.
Dilema Kebijakan Subsidi BBM
Pemerintah menghadapi dilema besar terkait kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika harga BBM subsidi dipertahankan, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membengkak secara signifikan. Namun, jika harga dinaikkan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Kalau subsidi dipertahankan, harga BBM subsidi tidak naik, maka beban dari APBN itu akan semakin berat. Tapi kalau dinaikkan, inflasi naik dan daya beli turun,” jelasnya. Potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi dapat menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan bahkan memicu persoalan sosial jika tidak diantisipasi dengan baik. Untuk menahan beban fiskal pemerintah disarankan melakukan realokasi anggaran termasuk memangkas pos belanja yang dinilai kurang prioritas.
Sektor Riil dan Kenaikan Biaya Produksi
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, melihat dampak signifikan pada sektor riil, terutama manufaktur. Kenaikan harga energi dan bahan baku meningkatkan biaya produksi, khususnya bagi industri dengan intensitas energi tinggi seperti petrokimia.
Di sisi lain, pelemahan daya beli membuat pelaku usaha sulit menaikkan harga jual. “Margin laba mereka akan tergerus, kalau mereka nggak bisa membebankan biaya ini kepada konsumen,” ujarnya. Kondisi ini dapat menekan pertumbuhan sektor manufaktur dan mengurangi daya saing produk Indonesia.
Dampak ke Sektor Transportasi dan Logistik
Sektor transportasi dan logistik juga menghadapi tekanan besar akibat kenaikan harga minyak update 2026. Kenaikan harga BBM non-subsidi akan meningkatkan biaya operasional penerbangan, pelayaran, hingga distribusi barang.
Sebagai negara kepulauan, kenaikan ongkos logistik di Indonesia berpotensi langsung mendorong kenaikan harga barang di berbagai daerah. “Jadi biaya transportasi dan logistik itu akan terkena dampak juga, negatif karena biaya operasionalnya pasti akan meningkat. Itu penerbangan, jasa pengiriman barang, kapal laut,” jelas Fabby.
“Nah Indonesia ini menjadi masalah karena kita negara kepulauan. Banyak angkutan barang kita itu antar pulau itu menggunakan kapal. Kalau harga BBM naik, pastinya akan naik juga tuh biaya angkutan. Sehingga kalau harga angkutan naik kan harga barang naik,” lanjutnya.
Fabby menambahkan, dampak ke masyarakat tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi melalui efek berantai atau *second round effect*. Kenaikan biaya logistik dan distribusi akan diteruskan ke harga barang konsumsi. Alhasil, masyarakat tetap menanggung kenaikan biaya hidup meski harga BBM subsidi belum berubah.
Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah
Fabby Tumiwa menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk meredam dampak lonjakan harga minyak. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memahami potensi krisis dan tidak hanya diyakinkan soal ketersediaan pasokan.
Kedua, pemerintah perlu menekan konsumsi BBM untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama dalam skenario terburuk jika pasokan global terganggu lebih parah. Ketiga, pemerintah perlu mencari sumber pasokan alternatif di luar kawasan konflik.
Terakhir, pemerintah mulai membuka opsi penyesuaian harga energi agar beban APBN tidak sepenuhnya tersedot untuk subsidi. Pemerintah juga harus menyiapkan paket stimulus ekonomi, termasuk bantuan sosial 2026, untuk menahan perlambatan ekonomi.
“APBN akan dibutuhkan untuk memberikan stimulus ekonomi tadi dan bantalan untuk perlindungan sosial. (APBN) tidak bisa dihabiskan semuanya untuk subsidi BBM. Berarti konsekuensinya harga BBM harus disesuaikan. Nah ini yang perlu dilakukan pemerintah dalam waktu 2 minggu ke depan,” tegasnya.
Kesimpulan
Lonjakan harga minyak dunia menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengurangi dampak negatifnya, termasuk mengelola subsidi BBM, mencari sumber energi alternatif, dan memberikan stimulus ekonomi untuk melindungi masyarakat dari dampak inflasi.
