• Kayzel Fransisco
• 12 Feb 2026

Resmi Cair! Cek Rincian Nominal Bantuan PKH 2026 Ibu Hamil dan Lansia Tahap 1

Kabar baik yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Di awal tahun 2026 ini, proses pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1 mulai bergulir secara bertahap ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merah putih milik para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bagi Anda yang menggantungkan harapan pada bantuan ini untuk kebutuhan gizi ibu hamil, susu balita, hingga obat-obatan lansia, momen ini tentu menjadi angin segar di tengah kenaikan harga bahan pokok.

Namun, seperti biasa, setiap kali masa pencairan tiba, muncul pertanyaan klasik di grup-grup diskusi maupun di lapangan: “Kok saldo saya cuma masuk segini? Padahal tetangga dapat lebih banyak?”. Kebingungan soal nominal ini seringkali memicu kecurigaan yang tidak perlu. Padahal, sistem perhitungan PKH di tahun 2026 ini semakin ketat dan spesifik berdasarkan komponen yang valid dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jangan sampai Anda salah menghitung jatah rezeki keluarga sendiri.

Agar Anda tidak termakan hoaks atau informasi simpang siur dari sumber yang tidak jelas, mari kita bedah tuntas rincian nominal resminya. Pastikan Anda simak penjelasan lengkap dari Haifest.id berikut ini agar paham betul berapa hak yang seharusnya masuk ke kantong Anda dan bagaimana cara mengeceknya dengan akurat.

Bedah Detail Nominal Bantuan PKH 2026: Mengapa Angkanya Sekian?

Bantuan PKH bukanlah bantuan “pukul rata” seperti BLT BBM atau BST. PKH adalah bantuan bersyarat. Artinya, nominal uang yang Anda terima murni bergantung pada siapa saja yang ada di dalam Kartu Keluarga (KK) Anda dan apakah mereka memenuhi syarat komponen.

Mari kita bahas satu per satu dengan kacamata teknis pendamping sosial.

1. Komponen Kesehatan: Ibu Hamil & Balita (Prioritas Tertinggi)

Pemerintah menaruh perhatian besar pada pencegahan stunting sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, indeks bantuan untuk kategori ini adalah yang tertinggi.

• Ibu Hamil/Nifas:
  • Nominal: Rp 750.000 per tahap (Total Rp 3.000.000/tahun).
  • Penjelasan Teknis: Bantuan ini dibatasi maksimal sampai kehamilan kedua. Jadi, jika Anda sedang hamil anak ketiga atau keempat, sistem SIKS-NG secara otomatis tidak akan menghitung komponen ini sebagai komponen bayar, meskipun Anda hamil.
  • Tips Insider: Pastikan status kehamilan Anda terlapor di posyandu dan terinput di data pendamping. Seringkali bantuan tidak cair karena data kehamilan “kosong” di sistem, dianggap tidak ada komponen kesehatan.
• Anak Usia Dini (0-6 Tahun):
  • Nominal: Rp 750.000 per tahap (Total Rp 3.000.000/tahun).
  • Penjelasan Teknis: Dihitung maksimal 2 anak usia dini dalam satu KK. Syarat mutlaknya adalah anak belum masuk SD.
  • Contoh Riil: Anak Anda berusia 6 tahun tapi sudah masuk kelas 1 SD di Dapodik? Maka bantuannya akan turun drastis menjadi kategori SD (Rp 225.000), bukan lagi kategori balita. Ini sering jadi sumber protes KPM.

2. Komponen Kesejahteraan Sosial: Lansia & Disabilitas

Kategori ini ditujukan untuk menjaga taraf hidup anggota keluarga yang rentan.

• Lanjut Usia (Lansia):
  • Nominal: Rp 600.000 per tahap (Total Rp 2.400.000/tahun).
  • Penjelasan Teknis: Aturan 2026 masih memprioritaskan lansia berusia 70 tahun ke atas. Walaupun UU menyebut lansia itu 60 tahun, namun karena keterbatasan anggaran, prioritas bayar di sistem PKH dikunci untuk 70 tahun ke atas.
  • Tips Insider: Dalam satu KK, maksimal hanya 1 orang lansia yang ditanggung (berdasarkan prioritas sistem terbaru, meski aturan lama menyebut bisa 2, realisasi lapangan seringkali dibatasi untuk pemerataan).
• Penyandang Disabilitas Berat:
  • Nominal: Rp 600.000 per tahap (Total Rp 2.400.000/tahun).
  • Penjelasan Teknis: “Disabilitas Berat” artinya penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
  • Verifikasi: Harus ada surat keterangan dari dinas sosial atau dokter yang menyatakan kondisi “Berat”. Jika hanya disabilitas ringan, biasanya tidak masuk hitungan.

3. Komponen Pendidikan (Penunjang)

• SD/Sederajat: Rp 225.000/tahap.
• SMP/Sederajat: Rp 375.000/tahap.
• SMA/Sederajat: Rp 500.000/tahap.

Studi Kasus: Simulasi Hitungan “Real” di Lapangan

Agar Anda tidak bingung membedakan antara “Anggota Keluarga” dengan “Komponen Bayar”, mari kita lihat simulasi nyata yang sering saya temui saat melakukan pemutakhiran data.

Skenario 1: Keluarga Ibu Rina (Komponen Pas)

Ibu Rina memiliki anggota keluarga sebagai berikut:

1. Suami (Buruh, bukan komponen).
2. Ibu Rina (Sedang Hamil anak kedua).
3. Anak Pertama (Kelas 2 SD).
4. Nenek (Usia 75 Tahun).

Perhitungan Pencairan:

• Ibu Hamil: Rp 750.000
• Anak SD: Rp 225.000
• Lansia: Rp 600.000
• TOTAL: Rp 1.575.000 per tahap.
• Analisis: Semua komponen cair karena total komponen hanya 3 orang (kurang dari batas maksimal 4).

Skenario 2: Keluarga Pak Asep (Komponen “Jumbo”)

Pak Asep punya KK yang “gemuk”:

1. Istri.
2. Anak 1 (SMA).
3. Anak 2 (SMP).
4. Anak 3 (SD).
5. Anak 4 (Balita 3 tahun).
6. Anak 5 (Bayi 6 bulan).
7. Kakek (Lansia 80 tahun).

Perhitungan Pencairan (Sistem memotong otomatis): Sistem akan mengambil 4 komponen dengan nilai tertinggi:

1. Balita (Anak 4) = Rp 750.000
2. Balita (Anak 5) = Rp 750.000
3. Lansia (Kakek) = Rp 600.000
4. Anak SMA (Anak 1) = Rp 500.000

• TOTAL: Rp 2.600.000.
• Nasib Anak SMP & SD: NOL (Tidak dibayar). Kenapa? Karena kuota 4 orang sudah diambil oleh adik-adiknya dan kakeknya yang nominalnya lebih besar. Jadi jangan kaget jika punya banyak anak sekolah tapi bantuan tidak bertambah.

Troubleshooting: Kenapa Saldo PKH Saya Kosong/Nol? (5 Penyebab Utama)

Ini adalah bagian paling penting. Banyak KPM yang ATM-nya masih aktif tapi isinya kosong melompong saat digesek. Berikut diagnosa masalah yang wajib Anda periksa:

1. Data Tidak Padan Dukcapil (Mismatch Data) Ini musuh utama kita. Nama di KTP tertulis “SITI AMINAH”, tapi di buku tabungan tertulis “SITI AMINA”. Beda satu huruf ‘H’ saja bisa membuat sistem perbankan menolak transferan (Failed Standing Instruction).

• Solusi: Segera cek KK, KTP, dan Buku Tabungan. Jika ada beda huruf, segera perbaiki data kependudukan di Disdukcapil, lalu lapor ke Operator SIKS-NG Desa agar di-update.

2. Komponen “Graduasi” Secara Sistem Anak balita Anda baru ulang tahun ke-6 bulan lalu? Atau anak SMA Anda baru saja lulus tahun ini?

• Solusi: Sistem mendeteksi umur secara otomatis. Jika anak sudah lulus SMA, ia tidak lagi dihitung sebagai komponen. Bantuan akan berkurang atau berhenti jika tidak ada komponen lain dalam KK tersebut.

3. Belum Masuk SK Penetapan Termin Ini Pencairan PKH dilakukan bergelombang (Termin 1, Termin 2, dst). Bisa jadi teman Anda cair di Termin 1, sedangkan Anda masuk di Termin 3 minggu depan.

• Solusi: Sabar dan pantau terus info dari Pendamping PKH Anda. Jangan buru-buru memvonis saldo kosong selamanya.

4. Terdeteksi “Kaya” oleh Geo-Tagging Rumah Anda baru saja difoto oleh petugas sensus/pendamping dan terlihat bagus (ada keramik, tembok permanen, mobil)? Atau ada anggota keluarga dalam 1 KK yang memiliki Gaji UMR dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan?

• Solusi: Sistem sekarang terintegrasi. Jika dianggap mampu, bansos otomatis distop. Ini sulit disanggah kecuali kondisi ekonomi Anda benar-benar turun kembali.

5. Rekening Pasif (Dormant) Anda jarang menabung atau menarik uang di KKS, dan saldo dibiarkan Rp0 dalam waktu lama di luar masa bansos? Rekening bisa dianggap mati oleh bank.

• Solusi: Pastikan rekening tetap aktif. Lakukan transaksi cek saldo minimal sebulan sekali.

Waspada Modus Penipuan “Pencairan Susulan”

Di tahun 2026 ini, teknologi makin canggih, begitu juga penipunya. Saya sering mendapat laporan KPM yang kehilangan saldo karena memberikan foto kartu ATM lewat WhatsApp.

Camkan aturan main ini:

• Pendamping PKH TIDAK PERNAH meminta nomor PIN ATM Anda.
• Pendamping PKH TIDAK PERNAH memungut biaya sepeserpun untuk pencairan (No Pungli).
• Jangan percaya link “Cek Bansos Lewat HP” yang berakhiran aneh (misal: .xyz, .blogspot, .tk). Link resmi hanya ada di cekbansos.kemensos.go.id.

Kesimpulan

Bantuan PKH tahap 1 tahun 2026 ini adalah amanah negara untuk membantu meringankan beban dapur dan masa depan anak-anak kita. Nominalnya mungkin tidak membuat kaya, tapi sangat berarti untuk mencegah anak kita dari stunting atau putus sekolah.

Pesan saya sebagai pendamping: Gunakan uang bantuan tepat peruntukannya. Jangan dipakai untuk beli rokok suami, bayar cicilan motor, apalagi judi online. Jika ketahuan disalahgunakan, sanksi pencabutan bantuan bisa dijatuhkan sewaktu-waktu. Segera cek KKS Anda di ATM terdekat atau agen bank resmi, dan semoga saldo bantuan Anda sudah masuk penuh tanpa potongan!

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Kapan tanggal pasti saldo masuk ke rekening? Jadwal pencairan tidak pernah serentak di tanggal yang sama se-Indonesia. Biasanya berlangsung dalam rentang waktu 1-3 minggu di bulan pencairan (Januari/Februari/Maret). Cek berkala di grup PKH desa Anda.

2. Apakah Lansia usia 60 tahun bisa dapat PKH? Secara aturan masuk DTKS bisa, tapi untuk “Komponen Bayar” PKH, prioritas saat ini adalah usia 70 tahun ke atas. Lansia 60-69 tahun biasanya diarahkan ke program Bantuan Permakanan (bantuan natura/makanan jadi), bukan uang tunai PKH.

3. Tetangga saya kaya tapi dapat PKH, saya miskin tidak dapat. Kenapa? PKH berbasis data DTKS. Tetangga Anda mungkin datanya belum diperbarui (dulu miskin, sekarang kaya tapi tidak lapor). Sedangkan Anda mungkin belum masuk DTKS. Solusinya: Daftar melalui Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes) untuk masuk DTKS.

4. Apakah KKS yang terblokir bisa diurus? Bisa, selama Anda masih tercatat sebagai penerima aktif di SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Bawa KTP, KK, dan Buku Tabungan ke Bank Penyalur (BNI, BRI, Mandiri, atau BSI) untuk pembukaan blokir. Jangan lupa minta surat pengantar dari Dinas Sosial jika diperlukan bank.

5. Bisakah komponen Ibu Hamil diganti uangnya untuk beli susu formula? Sangat disarankan uang PKH Ibu Hamil digunakan untuk membeli makanan bergizi (telur, ikan, sayur, daging) bagi ibu, bukan susu formula pabrikan. Gizi terbaik janin dan bayi berasal dari asupan makanan ibunya dan ASI eksklusif.

6. Kenapa anak saya juara kelas tapi bantuan pendidikannya dipotong? Prestasi akademik (juara kelas) tidak mempengaruhi nominal PKH. Nominal dipotong/berkurang biasanya karena anak naik jenjang sekolah (misal SMA lulus, tidak kuliah) atau data Dapodik sekolah tidak sinkron dengan DTKS Kemensos.