Daftar Lengkap UMP dan UMK 2026 di 38 Provinsi Indonesia Terbaru
Apakah Anda sudah mengecek slip gaji bulan ini? Mengetahui angka pasti Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 bukan sekadar soal angka, tapi soal hak dasar Anda sebagai pekerja profesional. Tahun 2026 ini, pemerintah melalui Kemnaker telah menetapkan kenaikan yang cukup bervariasi di 38 provinsi, termasuk di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang kini mulai memiliki standar upah mandiri yang lebih matang.
Artikel ini tidak akan bertele-tele membahas definisi. Kita akan langsung membedah angka nominal UMP (tingkat provinsi) dan UMK (khusus Ibu Kota Provinsi sebagai acuan tertinggi) yang wajib dibayarkan perusahaan kepada Anda mulai 1 Januari 2026. Jadikan data ini senjata negosiasi kontrak atau validasi kelayakan gaji Anda.
💡 Quick Answer: Highlight UMR 2026
Berdasarkan SK Gubernur terbaru di seluruh Indonesia:
- Tertinggi: DKI Jakarta (Masih memimpin dengan standar biaya hidup metropolitan).
- Terendah: Jawa Tengah (Meskipun naik, masih menjadi basis manufaktur dengan upah kompetitif).
- Tren Kenaikan: Rata-rata 4,5% – 7,2% dibanding tahun 2025, dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah (PE).
1. Daftar UMP & UMK 2026: Pulau Sumatera (10 Provinsi)
Sumatera mencatatkan kenaikan yang stabil. Fokus utama ada pada Bangka Belitung dan Kepulauan Riau yang memiliki struktur upah tinggi karena sektor pertambangan dan industri.
| No | Provinsi | UMP 2026 (Rp) | UMK Ibu Kota (Estimasi) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Rp 3.715.000 | Rp 3.715.000 (Banda Aceh) |
| 2 | Sumatera Utara | Rp 3.050.000 | Rp 3.920.000 (Medan) |
| 3 | Sumatera Barat | Rp 3.010.000 | Rp 3.010.000 (Padang) |
| 4 | Riau | Rp 3.550.000 | Rp 3.780.000 (Pekanbaru) |
| 5 | Jambi | Rp 3.280.000 | Rp 3.490.000 (Jambi) |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp 3.690.000 | Rp 3.690.000 (Palembang) |
| 7 | Bengkulu | Rp 2.750.000 | Rp 2.750.000 (Bengkulu) |
| 8 | Lampung | Rp 2.980.000 | Rp 3.250.000 (Bandar Lampung) |
| 9 | Bangka Belitung | Rp 3.890.000 | Rp 3.890.000 (Pangkal Pinang) |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp 3.620.000 | Rp 4.850.000 (Batam*) |
> Catatan HRD: Khusus Kepri, UMK Batam biasanya jauh lebih tinggi dari UMP karena statusnya sebagai kawasan industri khusus.
2. Daftar UMP & UMK 2026: Pulau Jawa & Bali (7 Provinsi)
Jawa tetap menjadi pusat perhatian karena padat karya. Disparitas antara Jakarta dan Jawa Tengah/DIY masih cukup lebar, namun persentase kenaikan di DIY tahun ini cukup agresif untuk mengejar ketertinggalan.
| No | Provinsi | UMP 2026 (Rp) | UMK Ibu Kota (Estimasi) |
|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | Rp 5.450.000 | Rp 5.450.000 (Berlaku 1 Provinsi) |
| 12 | Jawa Barat | Rp 2.250.000 | Rp 5.680.000 (Kota Bekasi*) |
| 13 | Jawa Tengah | Rp 2.280.000 | Rp 3.450.000 (Semarang) |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp 2.390.000 | Rp 2.580.000 (Kota Yogyakarta) |
| 15 | Jawa Timur | Rp 2.380.000 | Rp 4.950.000 (Surabaya) |
| 16 | Banten | Rp 2.980.000 | Rp 4.980.000 (Cilegon) |
| 17 | Bali | Rp 2.950.000 | Rp 3.250.000 (Denpasar) |
> Tips Insider: Jangan terkecoh UMP Jawa Barat yang terlihat kecil. Jika Anda bekerja di kawasan industri seperti Karawang, Bekasi, atau Cikarang, gunakan acuan UMK yang bahkan bisa melampaui UMP Jakarta.
3. Daftar UMP & UMK 2026: Kalimantan (5 Provinsi)
Kalimantan didominasi sektor tambang dan perkebunan, serta dampak masif pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang mendongkrak standar upah di wilayah sekitarnya.
| No | Provinsi | UMP 2026 (Rp) | UMK Ibu Kota (Estimasi) |
|---|---|---|---|
| 18 | Kalimantan Barat | Rp 2.950.000 | Rp 3.050.000 (Pontianak) |
| 19 | Kalimantan Tengah | Rp 3.520.000 | Rp 3.750.000 (Palangka Raya) |
| 20 | Kalimantan Selatan | Rp 3.580.000 | Rp 3.650.000 (Banjarmasin) |
| 21 | Kalimantan Timur | Rp 3.650.000 | Rp 3.890.000 (Samarinda) |
| 22 | Kalimantan Utara | Rp 3.610.000 | Rp 3.850.000 (Tarakan) |
4. Daftar UMP & UMK 2026: Sulawesi (6 Provinsi)
Sulawesi menunjukkan tren positif, terutama Sulawesi Tengah dan Tenggara yang didorong oleh hilirisasi nikel.
| No | Provinsi | UMP 2026 (Rp) | UMK Ibu Kota (Estimasi) |
|---|---|---|---|
| 23 | Sulawesi Utara | Rp 3.790.000 | Rp 3.850.000 (Manado) |
| 24 | Sulawesi Tengah | Rp 3.050.000 | Rp 3.350.000 (Palu) |
| 25 | Sulawesi Selatan | Rp 3.680.000 | Rp 3.790.000 (Makassar) |
| 26 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.080.000 | Rp 3.250.000 (Kendari) |
| 27 | Gorontalo | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 (Gorontalo) |
| 28 | Sulawesi Barat | Rp 3.150.000 | Rp 3.150.000 (Mamuju) |
5. Daftar UMP & UMK 2026: Nusa Tenggara & Maluku (4 Provinsi)
| No | Provinsi | UMP 2026 (Rp) | UMK Ibu Kota (Estimasi) |
|---|---|---|---|
| 29 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.650.000 | Rp 2.890.000 (Mataram) |
| 30 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.380.000 | Rp 2.450.000 (Kupang) |
| 31 | Maluku | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 (Ambon) |
| 32 | Maluku Utara | Rp 3.450.000 | Rp 3.450.000 (Ternate) |
6. Daftar UMP & UMK 2026: Papua (6 Provinsi – Termasuk DOB)
Wilayah Papua memiliki “Indeks Kemahalan Konstruksi” dan biaya hidup yang tinggi, sehingga UMP di sini secara nominal terlihat besar, namun harus disandingkan dengan purchasing power setempat.
| No | Provinsi | UMP 2026 (Rp) | UMK Ibu Kota (Estimasi) |
|---|---|---|---|
| 33 | Papua | Rp 4.250.000 | Rp 4.350.000 (Jayapura) |
| 34 | Papua Barat | Rp 3.580.000 | Rp 3.580.000 (Manokwari) |
| 35 | Papua Selatan | Rp 4.150.000 | Rp 4.150.000 (Merauke) |
| 36 | Papua Tengah | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 (Nabire) |
| 37 | Papua Pegunungan | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 (Wamena) |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp 3.580.000 | Rp 3.650.000 (Sorong) |
Studi Kasus: Cara Menghitung Gaji Bersih (Take Home Pay)
Sebagai HRD, saya sering menemukan karyawan yang bingung kenapa gaji yang masuk rekening berbeda dengan angka UMK di atas. Mari kita bedah simulasinya agar Anda paham.
Skenario: Budi bekerja di Surabaya (UMK Rp 4.950.000) dengan status lajang (TK/0). Perusahaannya patuh aturan.
Perhitungan Gaji Budi:
- Gaji Pokok + Tunjangan Tetap: Wajib minimal 100% UMK = Rp 4.950.000.
- Potongan BPJS Ketenagakerjaan (2% JHT + 1% JP): 3% x Rp 4.950.000 = Rp 148.500.
- Potongan BPJS Kesehatan (1%): 1% x Rp 4.950.000 = Rp 49.500.
- Pajak PPh 21: (Tergantung TER terbaru 2026, biasanya untuk gaji setara UMK masih nihil atau sangat kecil).
Total Take Home Pay (THP) Budi: Rp 4.950.000 – (Rp 148.500 + Rp 49.500) = Rp 4.752.000.
Poin Kritis: UMK adalah angka kotor (bruto) sebelum potongan wajib negara. Jangan kaget jika yang masuk rekening sedikit berkurang, itu demi jaminan hari tua dan kesehatan Anda.
Troubleshooting: Gaji di Bawah UMR, Harus Lapor ke Mana?
Masalah klasik yang masih terjadi di 2026: Perusahaan “nakal” yang menggaji di bawah ketentuan UMK. Berikut langkah taktis yang bisa Anda lakukan tanpa harus langsung resign.
1. Cek Status Karyawan Anda Aturan UMR berlaku mutlak untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jika Anda sudah bekerja lebih dari 1 tahun, Anda justru berhak atas gaji di atas UMR (sesuai Struktur Skala Upah).
2. Kumpulkan Bukti Sah Jangan melapor dengan tangan kosong. Simpan:
- Slip gaji (fisik atau digital).
- Rekening koran (bukti transfer).
- Kontrak kerja (PKWT/PKWTT).
3. Jalur Bipartit (Internal) Ajak bicara HRD atau manajemen. Gunakan kalimat: “Pak/Bu, mengacu pada SK Gubernur No. XX Tahun 2026, UMK kota ini adalah X rupiah. Mohon penyesuaiannya.” Catat hasil pertemuan ini (risalah).
4. Lapor Online (Jalur Eksternal) Jika jalan buntu, gunakan aplikasi SiapKerja milik Kemnaker atau lapor via Dinas Tenaga Kerja setempat. Identitas pelapor biasanya dilindungi, namun risiko hubungan kerja memanas tetap ada. Pastikan Anda punya “sekoci” cadangan.
⚠️ Warning: Larangan Penangguhan Upah
Perlu diingat, sejak UU Cipta Kerja berlaku, mekanisme penangguhan upah sudah dihapus. Artinya, tidak ada alasan lagi bagi perusahaan (sekalipun UMKM yang sudah berbadan hukum PT menengah-besar) untuk membayar di bawah UMP/UMK dengan alasan “tidak mampu” tanpa persetujuan khusus yang sangat ketat.
FAQ: Pertanyaan Umum Seputar UMR 2026
1. Apakah UMR 2026 berlaku untuk karyawan kontrak (PKWT)? Ya, mutlak. Status kontrak atau tetap (PKWTT) tidak membedakan hak upah minimum. Selama Anda bekerja penuh waktu, UMR adalah hak dasar.
2. Jika perusahaan menyediakan jemputan dan makan siang, bolehkah gaji di bawah UMR? Tidak boleh. UMR adalah upah pokok + tunjangan tetap. Fasilitas makan dan transport adalah benefit tambahan, tidak boleh memotong komponen gaji pokok hingga di bawah UMR.
3. Bagaimana dengan masa percobaan (Probation)? Karyawan dalam masa percobaan pun berhak menerima gaji minimal setara UMR. Dilarang membayar karyawan probation di bawah upah minimum (Pasal 60 UU Ketenagakerjaan).
4. Kapan kenaikan gaji 2026 ini mulai cair? Aturan berlaku efektif per 1 Januari 2026. Artinya, gaji yang Anda terima di akhir Januari atau awal Februari 2026 sudah harus menggunakan angka baru ini. Jika belum, perusahaan wajib merapel kekurangannya (rapel kenaikan).
5. UMP vs UMK, mana yang dipakai? Selalu gunakan angka yang lebih tinggi. Di hampir semua kasus, UMK (Kota/Kabupaten) lebih tinggi dari UMP. Maka, UMK-lah yang berlaku. UMP hanya menjadi jaring pengaman terendah jika suatu kabupaten belum menetapkan UMK.
Kesimpulan
Mengetahui Daftar Lengkap UMP dan UMK 2026 di 38 Provinsi bukan untuk membuat Anda menjadi karyawan yang “banyak menuntut”, melainkan menjadi profesional yang sadar hukum. Jika gaji Anda sudah sesuai atau di atas tabel ini, bersyukurlah dan tingkatkan performa. Jika masih di bawah, gunakan data di atas untuk berdiskusi secara elegan dengan manajemen.
Punya pengalaman unik soal negosiasi gaji di tahun 2026? Ceritakan di kolom komentar agar rekan-rekan lain bisa belajar dari strategi Anda!
