Korupsi Haji 2026: KPK Incar Kerugian Negara, Bukan Suap!
Haifest.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba, Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2026. Penetapan ini menyusul penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Staf Khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Para tersangka terindikasi melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf (c) UU KUHP. Kasus ini berfokus pada kerugian keuangan negara.
Alasan KPK Fokus pada Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Haji 2026
KPK menjelaskan alasan mereka tidak menerapkan Pasal suap, meski menemukan adanya aliran dana dari agen perjalanan haji dan umrah ke sejumlah pejabat Kementerian Agama. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa cakupan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor lebih luas, terutama dalam unsur merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, rezim Undang-undang Antikorupsi di Indonesia lebih mengutamakan asset recovery (pemulihan aset).
Asep menerangkan penggunaan Pasal kerugian negara lebih tepat guna memulihkan aset yang diambil secara tidak sah atau melawan hukum. Dengan demikian, KPK berharap negara dapat mengambil kembali uang atau kekayaan negara yang saat ini dikuasai secara ilegal. Dana yang berhasil dipulihkan nantinya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan haji yang lebih baik per 2026 ini.
Kerugian Negara Akibat Korupsi Kuota Haji 2026 Mencapai Rp622 Miliar
Berdasarkan perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dugaan korupsi kuota haji tahun 2026 ini merugikan keuangan negara hingga Rp622 miliar. Dalam proses penyidikan, KPK menemukan lebih dari 300 agen perjalanan haji dan umrah di berbagai wilayah Indonesia menerima kuota yang sudah diatur sedemikian rupa.
“Untuk perhitungannya nanti tentunya menjadi domain dari auditor BPK. Makanya, kita berdoa semoga perkara ini segera bisa kami selesaikan. Kita bawa ke persidangan, nanti di persidangan bisa lebih jelas lagi bagaimana metodologi penghitungannya dan dari mana saja bisa ketemu angka Rp622 miliar,” imbuh Asep. KPK berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kerugian negara tersebut.
Peran Tersangka dalam Korupsi Haji Terbaru 2026
Ismail dan Asrul diduga aktif mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak hanya itu, keduanya diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara.
Keduanya, bersama dengan Fuad Hasan Masyhur (Dewan Pembina Forum SATHU) dan pihak lain, mengadakan pertemuan dengan Yaqut dan Ishfah untuk meminta penambahan kuota haji khusus melebihi ketentuan 8 persen. Pertemuan ini menghasilkan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50 persen-50 persen.
Selanjutnya, Ismail dan Asrul bersama Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0). Ternyata, praktik ini telah berlangsung lama.
Rincian Aliran Dana dalam Kasus Korupsi Haji 2026
Asep mengungkapkan bahwa Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama) sebesar US$5.000 dan 16.000 SAR. Dari perbuatan ini, Maktour diduga meraih keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.
“Sedangkan tersangka ASR [Asrul Azis Taba] diduga memberikan sejumlah uang kepada saudara IAA sebesar US$406.000,” lanjut Asep. Akibat pemberian itu, sebanyak 8 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan Asrul juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2026 dengan total sebesar Rp40,8 miliar.
“Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka diduga sebagai representasi dari saudara YCQ [Yaqut Cholil Qoumas] selaku Menteri Agama pada saat itu,” tutur Asep, menambahkan bahwa kasus ini masih terus didalami.
Akankah Aset Negara dari Korupsi Haji 2026 Berhasil Diselamatkan?
KPK terus berupaya untuk menelusuri dan memulihkan aset negara yang hilang akibat praktik korupsi ini. Pertanyaannya, seberapa besar aset yang dapat diselamatkan dan bagaimana prosesnya akan berjalan? Tentunya, masyarakat berharap agar dana tersebut dapat dikembalikan dan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa depan.
Pada akhirnya, kasus korupsi kuota haji 2026 ini menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Semoga dengan penegakan hukum yang tegas, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dapat kembali pulih.
