TNI Gugur di Lebanon: DPR Desak Investigasi PBB!
Haifest.id – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah Indonesia untuk mengirimkan surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait insiden yang menewaskan Praka Farizal Rhomadhon, seorang prajurit TNI yang bertugas dalam Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Desakan ini muncul sebagai respons atas serangan yang diduga dilakukan oleh Israel terhadap pos jaga UNIFIL pada Minggu, 29 Maret 2026.
Para anggota dewan menekankan perlunya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta di balik insiden tersebut dan memastikan pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, mereka juga meminta TNI untuk mengevaluasi sistem keamanan dan prosedur operasional bagi seluruh personel Kontingen Garuda yang bertugas di wilayah konflik.
Desakan Investigasi PBB atas Kasus TNI Gugur
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia, melalui Perwakilan Tetap RI di PBB, harus segera melayangkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pengusutan tuntas atas insiden yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Hasanuddin menegaskan perlunya memastikan apakah serangan itu disengaja atau merupakan dampak dari eskalasi konflik yang terjadi. Bahkan, investigasi harus menemukan bukti-bukti apakah serangan adalah dampak eskalasi konflik dan tidak disengaja, atau justru pelanggaran hukum internasional terhadap personel penjaga perdamaian.
“Fokus investigasi harus memastikan apakah serangan tersebut merupakan dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau justru merupakan pelanggaran hukum internasional berupa serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian,” kata Hasanuddin, Senin (30/3/2026).
Hasanuddin juga menambahkan bahwa pemerintah perlu menegaskan bahwa serangan terhadap atribut dan personel PBB merupakan kejahatan perang. Lebih lanjut, ia meminta Mabes TNI untuk mengevaluasi sistem keamanan dan prosedur operasional bagi seluruh personel Kontingen Garuda di wilayah konflik. Evaluasi ini meliputi peninjauan posisi pos pantau agar berada di zona yang lebih aman, peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan prosedur operasional standar saat terjadi kontak senjata di sekitar area tugas.
Tanggapan Komisi I DPR Lainnya
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyampaikan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Oleh karena itu, Sukamta mendorong investigasi menyeluruh dan transparan dalam kasus ini. Sukamta percaya bahwa negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, mendorong proses investigasi yang transparan, serta memastikan bahwa kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku. Dia juga mendorong adanya investigasi menyeluruh dalam kasus ini.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mahfudz, menambahkan bahwa serangan Israel ke markas UNIFIL bukan sekadar insiden, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Pemerintah harus merespons dengan tegas, bukan sekadar kecaman simbolik. Mahfudz mendesak PBB melakukan investigasi independen, transparan, dan tidak kompromis, untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas. PBB diminta tidak lemah dan harus ada investigasi yang tegas dan terbuka.
“PBB tidak boleh lemah. Harus ada investigasi yang tegas dan terbuka, serta penetapan tanggung jawab yang jelas terhadap pihak yang melakukan serangan. Impunitas tidak boleh dibiarkan,” tegas Mahfudz.
Keterangan dari Kementerian Pertahanan
Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa insiden serangan ke Markas UNIFIL di Lebanon terjadi di tengah saling serang artileri. Selain satu prajurit gugur, Rico menyampaikan bahwa seorang prajurit lain mengalami luka berat dan dua orang mengalami luka ringan. Adanya korban dari prajurit TNI tersebut dikonfirmasi oleh Rico melalui pesan singkat pada Senin (30/3/2026). Rico menambahkan bahwa insiden bermula saat terjadi serangan artileri.
UNIFIL ditempatkan di Lebanon selatan untuk mengawasi konflik di sepanjang garis demarkasi Lebanon dan Israel. Wilayah tersebut kerap menjadi pusat bentrok antara pasukan militer Israel dengan milisi Hizbullah bekingan Iran. UNIFIL memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari berbagai negara. Sekitar 1.200 personel UNIFIL merupakan prajurit TNI. Pasukan ini disiagakan untuk menjaga perdamaian.
Evaluasi Keamanan Kontingen Garuda
Menanggapi insiden ini, Mabes TNI perlu segera mengevaluasi sistem keamanan dan prosedur operasional bagi seluruh personel Kontingen Garuda yang bertugas di wilayah konflik. Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan diantaranya adalah peninjauan lokasi pos pantau, peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan prosedur operasional standar saat terjadi kontak senjata di sekitar area tugas.
Selain itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dengan PBB dan negara-negara lain yang terlibat dalam misi UNIFIL untuk memastikan keamanan dan keselamatan personel penjaga perdamaian. Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia, namun keselamatan personel yang bertugas di lapangan harus menjadi prioritas utama. Pasukan Garuda diharapkan selalu dalam kondisi terbaik.
Kesimpulan
Insiden gugurnya Praka Farizal Rhomadhon di Lebanon menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi oleh personel TNI yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian. Investigasi PBB sangat penting untuk mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban atas serangan tersebut. Pemerintah Indonesia dan TNI diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan personel Kontingen Garuda di masa depan.
